Akan Pertanyakan ’’Land Banking’’

Abdul Malik
PROGRAM land banking yang akan dilakukan Pemkot Mataram, mendapat sambutan positif dari kalangan DPRD Kota Mataram. ‘’Kita apresiasi langkah Pemkot Mataram dengan kebijakan land banking ini untuk investasi,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (28/10). Namun, jika peruntukkan lahan yang akan dibeli Pemkot Mataram itu untuk membangun perkantoran, Malik menyarankan agar tidak membebaskan lahan yang produktif.

Program land banking, lanjut mantan karyawan sebuah bank di Mataram ini, memang belum dibahas bersama eksekutif. Namun demikian, kabar yang diperoleh dari media massa, bahwa program land banking itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Sehingga Pemkot Mataram berencana mengusulkan anggaran untuk land banking sekitar Rp 70 – 80 miliar dalam APBD 2017 mendatang.

Berdasarkan hasil studi komparasi yang sering dilakukan DPRD Kota Mataram, menurut Malik, belum ada daerah manapun yang menerapkan program land banking. Tetapi politisi Golkar ini yakin, bahwa setiap pembelian lahan yang akan dilakukan pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat. Melihat besarnya anggaran yang direncanakan untuk program land banking tersebut, selain untuk perkantoran, Malik menduga, arahnya bisa juga untuk lahan abadi.

Karena, kecuali beberapa kantor lurah, semua SKPD telah memiliki kantor. Terkait rencana pembelian lahan, Malik mengimbau Pemkot Mataram untuk tetap melibatkan appraisal. Fenomena yang terjadi, setiap kali ada program pemerintah yang mengharuskan untuk membebaskan lahan, masyarakat pemilik lahan berlomba-lomba menaikkan harga.


‘’Jadi pembelian lahan harus mengacu kepada hasil taksiran appraisal,’’ tegasnya. Dikatakan Malik, bisa jadi pembelian lahan yang akan dilakukan Pemkot Mataram, untuk mencegah melambungnya harga tanah. Sehingga, kalau sekarang Pemkot Mataram berkeinginan membeli tanah, dengan anggaran Rp 80 miliar, masih sangat memungkinkan. Untuk mempertegas peruntukkan lahan itu, dalam pembahasan dengan eksekutif nantinya, Dewan akan mempertanyakan hal itu. ‘’Dewan akan pertanyakan, untuk apa sebenarnya lahan itu,’’ pungkasnya. (fit)

Komentar