 |
| Hj. Kartini Irwarni |
PEMBAHASAN
KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun
2017 diharapkan menjadi momentum meningkatkan anggaran bagi program
pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Mataram. Karena selama ini, kata Sekretaris
Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., anggaran yang diberikan
Pemkot Mataram untuk urusan perempuan dan anak di Mataram, sangat minim.
Kartini
mencontohkan, pada tahun anggaran 2015 lalu, Pemkot Mataram memberikan anggaran
hanya sekitar Rp 200 juta untuk program pemberdayaan perempuan dan anak. ‘’Itupun
untuk penguatan kelembagaan,’’ cetusnya. Sehingga, di tahun 2017 nanti,
diharapkan ada keberspihakan anggaran bagi program pemberdayaan perempuan dan
anak.
Ini,
lanjut Kartini, sejalan dengan keinginan kaukus perempuan yang menginginkan
peningkatan anggaran untuk program perempuan dan anak. ‘’Jadi yang sekarang ini
sangat minim,’’ sesalnya. Sebagai satu-satunya anggota Dewan perempuan yang
duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, politisi PKB ini berjanji akan tetap
fokus memperjuangkan peningkatan anggaran bagi pemberdayaan perempuan dan anak.
Kartini
menilai, untuk program pemberdayaan perempuan dan anak, paling tidak, Pemkot
Mataram harus mengalokasikan Rp 1 miliar. ‘’Saya pikir itu nominal yang
ideal,’’ sebutnya. Ia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang memandang sebelah
mata terhadap program pemberdayaan perempuan dan anak. Padahal, lanjutnya,
pemberdayaan perempuan dan anak, juga berkaitan erat dengan persoalan lainnya.
Seperti masalah kesehatan, agama dan kesejahteraan masyarakat.
‘’Ada
yang berpikir, maju itu adalah masalah fisik, tetapi masalah mental tidak
diperhatikan. Tidak pas kalau ada pemikiran seperti itu,’’ sesalnya. Dikatakan
Kartini, pembangunan fisik memang penting, tetapi harus diimbangi pula dengan
pembangunan mental masyarakat. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya
ini mengaku prihatin dengan kenyataan bahwa urusan perempuan dan anak di Kota
Mataram, hampir dianggap tidak penting.
‘’Jadi
pemerintah hanya ingin melihat jalan yang mulus, perumahan yang bagus. Itu yang
dianggap sebagai kemajuan,’’ katanya. Padahal, tahun 2018 Mataram telah
mencanangkan menuju Kota Layak Anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan
keinginan Kota Mataram menjadi Kota Layak Anak. Kartini mengimbau, untuk
program pemberdayaan perempuan dan anak jangan diberi sisa-sisa anggaran.
Melainkan harus dialokasikan secara khusus dengan nominal yang ideal. (fit)
Komentar