Assessment Jangan Hanya Seremonial

Parhan
ANGGOTA Komisi Parhan, SH., mengapresiasi telah dilakukannya mutasi pejabat lingkup Pemkot Mataram. ‘’Memang kemarin pak Walikota menjanjikan mutasi akhir Desember dan sudah dilaksanakan. Walaupun belum semuanya,’’ ujar Parhan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/1). Ia berharap, untuk mutasi tahap dua yang direncanakan akhir Januari atau paling lambat awal Februari Walikota betul-betul melihat siapa yang akan ditempatkan di sana.

‘’Harus benar-benar orang yang menguasai. Jangan sampai ada penilaian dari masyarakat bahwa ini adalah orang-orang dekatnya pak wali saja. Nah jangan sampai seperti itu, dan mudah-mudahan tidak seperti itu,’’ katanya. Yang jelas, lanjut Parhan, mutasi ke depan itu, harus lebih baik daripada mutasi saat ini. Terkait wajah lama di birokrasi Kota Mataram, politisi PKS ini tidak mempermasalahkannya. Sepanjang, pejabat lama yang dipilih kembali itu mempunyai kemampuan di bidangnya.

‘’Tapi dengan catatan, dia mampu melaksakan tugasnya dengan baik,’’ ucapnya. Terlebih mereka yang ditempatkan pada SKPD yang sifatnya memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. ‘’Jangan sampai masyarakat mengeluh, kecewa atas pelayanan itu sendiri,’’ katanya. Menurut Parhan, pejabat yang ditempatkan di SKPD pelayanan, adalah mereka yang mampu berinovasi untuk lebih memuaskan masyarakat.

Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini tidak menampik, dalam sebuah mutasi, kepala daerah tentu memiliki hitung-hitungan tersendiri mengapa memilih pejabat bersangkutan. ‘’Mudah-mudahan hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan yang baik,’’ kelakarnya. Parhan berharap Walikota betul-betul objektif menilai kinerja bawahannya. Mutasi pertama, Jumat (30/12) lalu, dianggap sebagai sebuah pergeseran.

‘’Dari pejabat ini ke sini. Mungkin penilaian dari pak wali dan teman-teman eksekutif, pejabat bersangkutan memang cocoknya di sana,’’ katanya. Parhan berharap agar hasil assessment betul-betul menjadi rujukan. Sebab, tidak sedikit pihak yang mencurigai bahwa mutasi akhir Desember lalu, tidak berkiblat pada hasil assessment pejabat. Untuk itu, pada mutasi jilid II nantinya, hasil kerja Pansel diharapkan menjadi rujukan ketika akan melaksanakan mutasi.

Terlebih, masih ada sejumlah jabatan eselon II yang lowong. ‘’Kita berharap itu digunakan. Jangan sampai itu hanya menjadi seremonial eksekutif saja,’’ pintanya. Justru itu harus dijadikan pijakan dalam memilih pejabat yang tepat membantu Walikota mewujudkan visi misi Kota Mataram. Dan, bagi pejabat yang terpilih kembali, Parhan menyerukan agar menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.


‘’Supaya bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini, ada yang menilai SKPD melempem, kurang inovasi dan lain sebagainya,’’ demikian Parhan. (fit)

Komentar