 |
| Fuad Sofian Bamasaq |
KESEMRAWUTAN
PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) yang berjualan di anjungan eks Pelabuhan
Ampenan atau yang biasa disebut dengan Pantai Ampenan ini, memunculkan
keprihatinan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Pasalnya, PKL tidak hanya
berjualan di lapak-lapak yang disediakan Pemkot Mataram, tapi sudah mulai
mendirikan lapak-lapak sendiri di sepanjang pantai itu.
‘’Seharusnya
memang ada ketegasan dari Pemkot Mataram melalui kecamatan dan kelurahan dengan
memanggil para PKL,’’ ujar anggota DPRD dari dapil Ampenan, Fuad Sofian
Bamasaq, SH., menjawab Suara NTB
kemarin. Pada waktu penentuan lokasi lapak, menggunakan sistem lot yang diundi.
Sehingga seharusnya tidak ada lagi protes dari PKL, karena lapak itu merupakan
pilihan mereka.
Fuad
mengaku, tidak nyaman melihat PKL yang berjualan sana sini. ‘’Tapi itulah
keadaan masyarakat kita. Apalagi pada waktu anomali cuaca, itu kasihan juga
kita lihat,’’ katanya. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, sebagai wakil
rakyat dihadapkan pada kondisi dilematis. Di satu sisi, masyarakat berjualan
bukan pada tempat yang telah disediakan, tetapi di sisi lain, masyarakat yang
berjualan di sana memang membutuhkan perekonomian yang lebih baik.
Kondisi
itu diklaim Fuad sebagai akibat janji Pemkot Mataram yang tidak ditepati.
‘’Dulu janjinya pemerintah membuatkan lapak, tidak ada yang di depan dan tidak
ada yang di belakang. Jadi semuanya berjualan di satu tempat secara merata,’’
ungkapnya. Sehingga para PKL
berlomba-lomba ingin mendapatkan lapak yang lokasinya paling dekat dengan
pantai. ‘’Ini memang sudah keliru dari awal dan pemerintah sudah berjanji akan
memperbaiki ulang,’’ imbuhnya.
Sedangkan
terkait toilet umum di Pantai Ampenan, katanya, tidak ada yang mengelola. Fuad
tidak setuju kalau pengunjung yang membutuhkan toilet harus memanfaatkan toilet
yang ada di musala. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini menyarankan Pemkot
Mataram melalui Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) agar lebih peka dengan
keadaan ini. Pemkot seharusnya membangun toilet khusus untuk pengunjung dan
dikelola secara profesional. ‘’Kalau yang namanya objek wisata, tidak cocok
toiletnya digabung dengan yang ada di musala,’’ tegasnya. (fit)
Komentar