Mataram (Suara NTB) –
Ketua dan anggota
anggota Dewan Pendidikan Kota Mataram menemui Walikota Mataram H. Ahyar Abduh
di ruang kerjanya,
Kamis (10/11). Kedatangan mereka guna melakukan audiensi.
Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Dewan
Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin didampingi Kepala Dinas Dikpora Kota
Mataram H. Sudenom dan perwakilan dari komite sekolah yang ada di Kota Mataram. Mereka menyampaikan berbagai hal penting yang terkait dengan
pendidikan di Kota Mataram kepada Walikota Mataram untuk ditanggapi dan
dijadikan sebagai referensi bagi Walikota dalam upaya meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) di Kota Mataram.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin
menyampaikan, berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan
oleh pihaknya bersama Dinas Dikpora Kota Mataram ke Kota Bandung Jawa Barat,
diperoleh fakta bahwa meskipun sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram secara
fisik tidak kalah dengan sekolah-sekolah di Kota Bandung, namun dari segi
kualitas output-nya belum dapat
menyamai. Terkait hal tersebut, Dewan Pendidikan Kota Mataram menganggap perlu
terus dilakukan peningkatan mutu pendidikan di Kota Mataram.
Diantaranya dengan melibatkan pihak ketiga melalui dana CSR (Corporate Social
Responsbility).
Selain itu, bagi siswa berprestasi di tingkat SMA/MA/SMK yang berasal dari keluarga kurang
mampu, pihaknya mengusulkan program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) salah
satunya dengan dukungan anggaran dari Baznas Kota Mataram yang setiap tahun
telah memberi bantuan beasiswa. Kedepan ia
berharap Pemkot Mataram turut memfasilitasi anak-anak dari
keluarga kurang mampu yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan
tinggi sampai menjadi sarjana. “Saat ini baru ada calon mahasiswa baru yang
calon guru. Tapi mencari siswa miskin berprestasi 50 orang tiap tahun itu
sulit,’’ ungkapnya.
Paparan
yang disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram tersebut mendapat sambutan
baik dari Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Meskipun tahun 2016 ini Kota Mataram
mengalami tiga kali dan penundaan anggaran dari pusat, namun Walikota
menganggap apa yang disampaikan dari hasil studi banding Dewan Pendidikan Kota
Mataram tersebut sebagai masukan yang sangat positif. Terlebih saat ini Pemkot Mataram tengah
menyusun KUA/PPAS dalam rangka pembahasan APBD 2017, yang memungkinkan program
tersebut dapat direalisasikan di Tahun Anggaran 2017. “Masukan tadi sebagai
bahan untuk mengambil kebijakan, tentu sepanjang apa yang kita anggap baik
dalam tata kelola pendidikan di Kota Mataram,’’
ujarnya.
Dalam
kesempatan pertemuan dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram, Walikota juga sempat
membahas mengenai sertifikasi guru dan juga terkait pungli yang sering
dikabarkan terjadi di sekolah-sekolah pada setiap penerimaan siswa baru. Saat
ini Kota Mataram tengah menyusun pembentukan dan rencana aksi oleh Satgas ‘Saber
Pungli’ yang akan ditindaklanjuti ke semua SKPD dengan sanksi yang sangat tegas.
Sedangkan terkait sertifikasi guru, Walikota meminta kepada Dinas Dikpora
sampai dengan akhir tahun ini untuk segera mendata guru-guru honor yang masih
menggunakan SK Kepala Sekolah untuk mendapatkan SK Walikota guna kepentingan sertifikasi. (fit)
Komentar