DIBALIK
suksesnya pembangunan di Kota Mataram, Pemkot masih memiliki PR (pekerjaan
Rumah) yang hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pasangan Walikota
Mataram, H. Ahyar Abduh dan wakilnya, H. Mohan Roliskana. PR itu adalah banjir
dan genangan. Hampir pada setiap musim hujan, sejumlah kawasan di Mataram
tergenang bahkan terendam banjir.
Seperti
yang terjadi Sabtu lalu, ketika hujan turun sejak pagi hingga sore hari, banyak
kelurahan menjadi korban. Meskipun nampaknya warga Mataram sudah mulai akrab
dengan genangan maupun banjir, tetap saja hal itu sangat mengganggu aktivitas
masyarakat. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Mataram, Ir. Amiruddin, M.Si., menyarankan, agar kota ini tak menjadi langganan
banjir maupun genangan tiap musim hujan, maka perlu dibuat desain rencana induk
(grand design) penanganan banjir.
Desain perencanaan ini juga diperlukan untuk jangka panjang, sehingga pada
puluhan tahun ke depan, banjir dapat diantisipasi.
Pemkot
Mataram perlu segera memetakan lokasi-lokasi atau daerah rawan tergenang.
Dengan demikian dapat dicarikan solusi terencana. Solusi terencana inilah yang
dimaksudkan sebagai desain induk penanganan banjir. Pembuatan desain induk ini
juga harus segera dilaksanakan mengingat tiap tahun genangan maupun banjir
selalu melanda beberapa wilayah Mataram.
Sebagai
ibukota provinsi, jika terjadi banjir, maka aktivitas perekonomian masyarakat
tentu akan terganggu. Amiruddin memberikan saran jangka pendek, dimana Pemkot Mataram
perlu segera melakukan penataan kembali terhadap saluran-saluran yang ada di
Mataram. karena, tidak sedikit saluran yang ditutup secara permanen oleh
pemilik bangunan. Kondisi ini, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede
Wiska, SPt., juga diperparah oleh kondisi hulu sungai-sungai yang ada di
Mataram.
Katanya,
banyak warga yang berada di hulu membuang sampah ke sungai. Sementara kondisi
drainase di Kota Mataram tidak prima. Selain dangkal, drainase banyak yang
rusak. Sayangnya, meski banjir dan genangan terjadi setiap saat di Mataram,
tetapi penanganannya, khususnya dalam hal pembangunan drainase, belum menjadi
prioritas. Pasalnya, untuk pembangunan drainase, Pemkot Mataram masih banyak
bergantung kepada pemerintah pusat.
Tahun
2016 misalnya, Pemkot Mataram hanya kebagian anggaran cukup besar yang
bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk
pembangunan jalan lingkungan dan jalan-jalan lainnya. Tidak heran kalau
sekarang kondisi jalan di Mataram sudah mulus. Ini tentu tidak terlepas dari
lobi-lobi yang telah dilakukan Pemkot Mataram. Untuk itu, tahun 2017 mendatang,
Pemkot Mataram diharapkan melakukan langkah serupa untuk memperjuangkan dana
pembangunan drainase di Mataram yang kabarnya membutuhkan anggaran puluhan
bahkan ratusan miliar.
Namun
upaya itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga, selain
penanganan jangka panjang, Pemkot Mataram juga perlu memikirkan solusi jangka
pendek. Seperti normalisasi saluran drainase. Pemkot Mataram harus melibatkan
masyarakat dalam penanganan banjir. Masyarakat harus lebih sering diajak
bergotong royong. Paling tidak, untuk membersihkan saluran yang ada di sekitar
lingkungan mereka. (*)
Komentar