 |
| Parhan |
ANGGOTA
Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan kembali maraknya
transaksi prostitusi di Pasar Panglima Kota Mataram. Pasalnya, pada zaman
pemerintahan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, oknum
pemilik rumah yang menyediakan rumahnya sebagai tempat transaksi seks, telah
diminta menutup aktivitas mereka.
Itu
ditandai dengan pemberian dana kompensasi kepada oknum pemilik rumah. Memang,
satu dua bulan Pasar Panglima sepi dari aktivitas prostitusi. Sayangnya,
belakangan ini, transaksi seks di sana diduga kembali terjadi. ‘’Bisa dibilang,
itu sudah menjadi tempat mereka dari dulu. Sehingga kalau tidak diawasi, sulit
mengharapkan Pasar Panglima bisa benar-benar steril dari aktivitas prostitusi,’’
ujarnya menjawab Suara NTB di
Mataram, Kamis (8/12).
Sebab,
menurut Parhan, kalau hanya mengharapkan kesadaran dari pelaku prostitusi,
jelas hasilnya tidak akan sesuai harapan. Terkait persoalan ini, paling tidak
harus ada ketegasan dari pihak eksekutif. ‘’Jangan kemarin sudah diberi
kompensasi, tetapi setelah kompensasinya habis, ya mereka akan balik lagi,’’
sesalnya. Politisi PKS ini menegaskan bahwa pemberian kompensasi itu mestinya
dibarengi dengan pengawasan dari semua pihak.
‘’Ini
tidak bisa setelah kita beri kompensasi lantas sadar. Inikan watak-watak sulit.
Sehingga kalau tidak ada pengawasan, jelas tidak bisa,’’ pungkasnya. Parhan
menduga, kembalinya aktivitas prostitusi di Pasar panglima pada malam hari,
tidak terlepas dari sikap oknum pemilik rumah yang masih saja memberikan mereka
ruang. ‘’Kalau mereka tidak menyediakan tempat kan tidak bisa,’’ cetusnya.
Di
situlah dibutuhkan pengawasan dari semua pihak. Dikatakan Parhan, pengawasan
terhadap praktik prostitusi di sana tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada
Satpol PP. Tetapi, harus ada koordinasi yang baik antara Satpol PP Kota Mataram,
pihak kelurahan, lingkungan dan lain sebagainya. Parhan menuding oknum pemilik
rumah yang dulunya telah mendapatkan kompensasi dari Pemkot Mataram, telah ingkar
dengan janji mereka untuk tidak lagi menyediakan tempat bagi para penjaja seks.
Parhan
menyebut dana kompensasi yang diberikan pemerintah kepada oknum pemilik rumah,
sia-sia. Ia menyarankan dibentuknya tim terpadu yang beranggotakan lintas
instansi guna dilakukan pengawasan maksimal di sana. (fit)
Komentar