 |
| Muhtar |
KEBERADAAN
PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) di Kota Mataram, harus menjadi perhatian serius
pemerintah. Karena di sejumlah titik di Mataram, keberadaan PKL dikeluhkan
semrawut. Seperti di Taman Malomba Ampenan. ‘’Dan yang baru muncul ini di
bundaran lingkar selatan Kota Mataram,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram,
Muhtar, SH., kepada Suara NTB di DPRD
Kota Mataram, Rabu (2/11) kemarin.
Ia
menyayangkan taman-taman yang sudah ditata dengan apik, justru menjadi semrawut
dengan kehadiran PKL. ‘’Kita tidak melarang adanya PKL, tapi harus ditata,’’
imbuhnya. Muhtar menegaskan, PKL yang berjualan di taman-taman perlu mendapat
perhatian serius dari Pemkot Mataram. Tidak hanya di Taman Malomba Ampenan dan
juga Taman Udayana Mataram tapi juga Taman Selagalas.
‘’Padahal
kan ada tanah pemerintah di
dekat-dekat sana. Kenapa tidak itu yang ditata,’’ sesalnya. Ditanya mengenai
sejauh mana keseriusan Pemkot Mataram menata PKL, meski tidak menjawab secara
gamblang, namun Muhtar mengatakan, bahwa tidak ada alasan Pemkot Mataram tidak
serius menata PKL, mengingat keberadaan PKL di Mataram masih banyak yang
berjualan di sembarang tempat.
‘’Ya
harus serius, karena ini menyangkut wajah kota,’’ cetusnya. Apalagi, tidak
semua PKL yang berjualan di Mataram merupakan warga Mataram. Ada juga warga
Lombok Barat yang berjualan di Mataram. Dewan, kata Muhtar, siap mendukung
anggaran penataan PKL dalam APBD. Politisi Partai Gerindra ini tidak menampik,
sejauh ini Pemkot Mataram melalui Dinas Koperindag Kota Mataram telah melakukan
penataan PKL menurut klasifikasi jenis jualan mereka.
Hanya
saja, penataan itu masih belum maksimal. Yang kerap menjadi kendala terkadang,
anggaran penataan sudah disiapkan, namun lahan untuk relokasi PKL tidak ada. Muhtar
mengklaim bahwa salah satu penyebab lepasnya adipura di Kota Mataram, gara-gara
PKL yang semrawut. ‘’Ini makanya perlu kita tekan. Mungkin tidak bisa kita tata
sekaligus, tapi pelan-pelan,’’ katanya.
Meskipun
pemerintah belum bisa memberikan jaminan hidup yang layak bagi PKL, tetapi
paling tidak, Pemkot Mataram harus bisa menciptakan iklim usaha yang nyaman
bagi PKL di kota ini. (fit)
Komentar