Introspeksi bagi Organda

I Wayan Sugiartha
WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan berhentinya BRT (Bus Rapid Transit) beroperasi, hanya karena kecemburuan dari para sopir angkot. Karena hadirnya BRT di Mataram sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat. Bantuan yang diterima Pemda itu, salah satu hajatannya untuk mengurai kemacetan yang mulai dirasakan di Mataram.

Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa memanfaatkan BRT dengan harga murah. Namun demikian, hadirnya BRT hendaknya jangan mematikan keberadaan angkot yang sudah lebih dulu ada. Karena bagaimanapun, kata Wayan Sugiartha, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana mereka tetap diberdayakan.

‘’Kalau bicara masalah subsidi, berarti bicara masalah angka. Itu yang harusnya disepakati antara pihak Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan Organda,’’ ujarnya. Menurut Wayan Sugiartha, anggapan para sopir angkot bahwa bemo kuning itu mulai sepi penumpang sejak hadirnya BRT di Mataram, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Karena baik angkot maupun BRT memiliki pangsa penumpang tersendiri. Sehingga antara angkot dan BRT tidak perlu ada yang saling cemburu.

‘’Sebenarnya kan sudah lama persoalan (angkot sepi penumpang, red) ini. Kalau kita mau runut ke belakang, mungkin sejak mudahnya masyarakat dapat memiliki sebuah kendaraan bermotor,’’ kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini. Ia mencontohkan, dengan uang muka yang terbilang cukup rendah, masyarakat sudah dapat memiliki sepeda motor.

Wayan Sugiartha berharap, persoalan ini agar menjadi bahan introspeksi bagi Organda, bagaimana membina anggotanya. ‘’Ini kesalahan dari Organda juga. Kadang-kadang angkot ini sudah diberikan jalur resmi, tapi mereka tidak melewati jalur yang semestinya. Sehingga masyarakat berpikir ngapaian naik angkot karena jalur rumah saya lewatnya trayek A misalnya,’’ demikian Wayan Sugiartha.

Pada bagian lain, keinginan Organda agara angkot menjadi angkutan feeder, dinilai cukup positif. Karena beberapa daerah sudah mulai dengan kebijakan ini. Contohnya di Jakarta. Pemda DKI telah menjadikan Kopaja menjadi angkutan feeder dengan pola subsidi. Sehingga sopir Kopaja tidak lagi pusing mengejar setoran, karena pengupahannya dengan pola insentif.


Yang menjadi catatan, kata Wayan Sugiartha, angkot harus konsisten melayani jalur yang telah ditentukan. Dan, kalaupun nantinya angkot mendapat subsidi, tentu itu harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. ‘’Jangan nanti sopirnya ugal-ugalan,’’ cetusnya. Terkait nominal subsidi, tidak bisa serta merta mengamini apa yang menjadi permintaan Organda, karena itu harus ada perhitungan yang jelas. (fit)

Komentar