Mataram
(Suara NTB) –
Anggota
DPRD Kota Mataram tidak dapat berbuat banyak terkait hasil mutasi pejabat
lingkup Pemkot Mataram. ‘’Karena itu sepenuhnya berdasarkan hasil assessment dan hak prerogatif pak
Walikota,’’ kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska,
SPt., kepada Suara NTB kemarin. Penunjukkan
pejabat untuk menduduki sebuah jabatan oleh Walikota, tentu sudah melihat
bagaimana rekam jejak pejabat bersangkutan.
Wiska
yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram menyebutkan, ada lima SKPD dalam
struktur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru yang menjadi mitra kerja Komisi
III. Yakni, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat,
Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Lingkungan
Hidup. Seperti diketahui, dari lima SKPD yang menjadi mitra kerja komisi yang
membidangi masalah pembangunan itu, ada satu SKPD yang belum memiliki pimpinan,
alias masih lowong.
SKPD
tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dan, empat SKPD lainnya, meski sudah
terisi, namun SDM nya masih berkutat pada pejabat yang sama. Meski tidak
terang-terangan mengaku bahwa penunjukkan empat pejabat itu sesungguhnya belum
menjawab harapan Komisi III, namun Wiska menyatakan, sebetulnya pihaknya
berharap ada penyegaran di tubuh birokrasi Pemkot Mataram.
Terlebih
SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kota Mataram. ‘’Kita sebetulnya
berharap ada penyegaran maupun rolling-rolling
dengan tetap memperhatikan hasil assessment
dan profesionalitas pejabat,’’ katanya. Karena beberapa SKPD terbilang SKPD
yang sagat strategis. Wiska mencontohkan Dinas PU dan Tata Ruang. Dengan
penambahan beban kerja yang digandeng dengan tata ruang, Komisi III berharap
SDM yang ditempatkan di sana adalah SDM yang mau bekerja ekstra.
Seperti
persoalan banjir yang tidak kunjung selesai. ‘’Ya mudah-mudahan dengan kadis
yang sekarang bisa meningkatkan kinerjanya,’’ imbuh Wiska. Pengalaman banjir
belum lama ini menjadi cambuk. Demikian pula Dinas Perhubungan yang tetap
ditempati oleh H. Khalid yang notabene mantan Kepala Dishubkominfo. Padahal
seperti diketahui, capaian retribusi parkir selama ini selalu mengecewakan.
‘’Tapi saya pikir pak wali mungkin punya pertimbangan yang lain,’’ cetusnya. Namun
demikian, pada mutasi tahap II yang kabarnya akan dilaksanakan antara Bulan
Januari hingga Februari, Wiska berharap ada penyegaran sebagaimana harapan
banyak pihak. (fit)
Komentar