 |
| HM. Noer Ibrahim |
PIUTANG
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada tahun 2015 sebesar Rp 2 miliar yang sampai
saat ini belum tertagih di masyarakat, menjadi perhatian khusus Komisi II DPRD
Kota Mataram. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim
mengaku, Komisi II sudah bertemu dengan Dispenda Kota Mataram untuk membahas
masalah ini.
Menurut
penjelasan Dispenda, untuk memaksimalkan penagihan piutang PBB, Dispenda telah
meminta semua staf mereka untuk turun ke lapangan guna melakukan penagihan
kepada masyarakat yang diketahui masih menunggak pajak. ''Memang sudah kita setting itu, bahwa mulai tahun 2016 ini,
semua pegawai Dispenda itu diturunkan ke lapangan untuk mencari titik - titik
tunggakan PBB,'' terangnya.
Kepala
Dispenda Kota Mataram, katanya, telah menugaskan para pegawai. Sehingga
Dispenda Kota Mataram optimis piutang PBB ini bisa tertagih pada tahun 2016
ini. Melihat waktu efektif yang tersisa di tahun 2016, Noer Ibrahim juga masih
optimis tunggakan itu dapat diselesaikan sampai akhir Desember mendatang.
''Memang
waktunya tinggal sedikit, tapi kan petugas Dispenda sudah dibagi habis,''
katanya. Hasil pencermatan Komisi II, sambung Noer Ibrahim, dari nilai piutang
PBB, di dalamnya termasuk pula tagihan PBB yang tercetak ganda. ''Itu sudah
kita telusuri, ada sekitar 40 an orang,'' sebutnya.
Ia
mencontohkan, pada satu objek yang sama, terbit dua PBB. ''Satu atas nama
pemilik dan satu lagi atas nama petani penggarap,'' katanya. Politisi Partai
Golkar ini tidak secara gamblang menjawab, apakah piutang PBB itu terjadi
karena keengganan masyarakat membayar PBB ataukah masyarakat memang malas
mendatangi tempat - tempat pembayaran PBB.
Yang
jelas, kata Noer Ibrahim, Komisi II DPRD Kota Mataram telah memantau bahwa
Dispenda telah melakukan upaya jemput bola kepada masyarakat. Salah satunya
adalah dengan menggunakan mobil operasional keliling. Komisi II juga sempat
mempertanyakan, mengapa baru sekarang upaya mengerahkan pegawai untuk menagih
tunggakan PBB dilakukan Dispenda Kota Mataram. Alasannya, Dispenda juga masih
menelusuri kesalahan pencetakan, termasuk pencetakan PBB ganda.
Dengan
demikian, nantinya akan diketahui, berapa sesungguhnya piutang PBB. ''Jadi yang
riil itu berapa. Jadi yang dobel - dobel itu harus dipisahkan supaya tidak kelihatan
piutangnya besar,'' pintanya. Ini, kata Noer Ibrahim akan tetap menjadi bahan
monitoring Komisi yang membidangi masalah keuangan ini. (fit)
Komentar