 |
| I Gede Wiska |
RENCANA
Pemkot Mataram membangun saluran yang tembus langsung ke laut dan juga
keinginan membeli alat penyedot sedimen, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi
III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, SPt. ‘’Liat dulu anggaran kita. Itu boleh
saja perencanaannya untuk tahun 2018. Itu untuk semacam antisipasi rob
itukan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di
Mataram, Senin (6/2).
Wiska
memastikan, pembangunan saluran tembus ke laut, membutuhkan anggaran yang
besar. Dan, lanjut dia, APBD Kota Mataram tidak akan mampu membiayai itu.
Tetapi kalau memang Pemkot Mataram akan menggandeng Pemprov, Balai Jalan
Nasional dan Balai Wilayah Sungai, Wiska mengatakan, itu akan lebih baik. Dia
mendorong Pemkot Mataram melobi pemerintah pusat agar mendapat bantuan untuk
mewujudkan pembangunan saluran tembus ke laut.
Hal
ini, katanya, pernah dilakukan Pemprov Bali. ‘’Bali itu mengajukan proposal ke
pusat. Itu mereka dibantu. Itu kalau ndak
salah Rp 200 miliar untuk membuat saluran besar,’’ katanya. Pemkot Mataram bisa
meniru apa yang telah dilakukan di Bali, yang penting ada inisiatif Pemkot
untuk melobi anggaran di pusat.
Wiska
menilai, banjir yang terjadi di Lingkungan Mapak, Sekarbela sebagai akibat
pembangunan yang kebablasan. Dimana banyak pengembang dalam melaksanakan
pembangunan unit perumahan mengabaikan lingkungan dan tidak memperhatikan
saluran drainase. ‘’Harusnya pemerintah ketika memberikan rekomendasi terhadap
pengembang, itu yang diutamakan,’’ pungkasnya.
Yang
terjadi sekarang, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, akibat kelalaian
pengawasan dari pemerintah, tidak sedikit saluran menjadi mengecil. ‘’Ini yang
seharusnya di Perda RTRW itu sudah diatur,’’ cetusnya. Yang terpenting
bagaimana Pemkot Mataram melakukan pengawasan ektra terkait pembangunan, baik
di hulu maupun di hilir. Karena, saluran besar kalau tidak diawasi ekstra,
pengembang seenaknya saja mengambil kawasan sempadan kali atau sungai.
Karena,
Pemkot Mataram juga berencana mensterilkan sekitar 5 – 6 meter kawasan sempadan
sungai untuk dijadikan ruang terbuka hijau. ‘’Tapi mampu nggak? Itu membutuhkan
ketegasan dari Pemkot Mataram bagaimana mewujudkan itu,’’ pungkasnya. Ia
menyayangkan masih lemahnya pengawasan Pemkot Mataram terhadap aktivitas di
sekitar sempadan sungai atau saluran sehingga berdampak pada terjadinya
pendangkalan saluran. (fit)
Komentar