BANJIR
yang terjadi di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram baru-baru ini, harus
betul-betul menjadi pelajaran bagi Pemkot Mataram. Pemkot Mataram sepertinya
baru tersadar bahwa ada yang belum beres dengan kondisi drainase di Lingkungan
Mapak Indah itu. Ketika hujan turun selama tiga hari berturut-turut, warga
Lingkungan Mapak terpaksa mengungsi ke rumah sanak famili mereka. Itu karena,
rumah tempat tinggal mereka terendam. Bahkan warga harus menyelamatkan
barang-barang berharga milik mereka.
Warga
terdampak banjir memang mengapresiasi langkah cepat Wakil walikota Mataram, H.
Mohan Roliskana yang memerintahkan pembongkaran saluran drainase. Saluran
drainase di Mapak Indah dinilai terlalu sempit untuk dapat menampung air hujan.
Akibatnya, air hujan bukannya mengalir ke laut, tapi justru menggenangi rumah
warga di lingkungan tersebut. Semestinya, saluran di sana lebih lebar sehingga
air yang melewati saluran itu bias langsung lolos ke laut.
Penyempitan
saluran ini, harus diakui, salah satu penyebabnya adalah maraknya pembangunan
perumahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Setelah kawasan
tengah kota tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan, lebih-lebih untuk
perumahan, para pengembang mulai membidik kawasan lingkar selatan dan lingkar
utara Kota Mataram. Sejauh ini, antara kawasan utara dan selatan, para
pengembang lebih tertarik berinvestasi dalam bidang property di kawasan lingkar
selatan.
Apalagi
Pemkot Mataram telah menegaskan arah pembangunan Kota Mataram adalah ke bagian
selatan. Sehingga sekarang sejumlah kantor sudah dibangun di jalan Dr. Soedjono
lingkar selatan Kota Mataram. Tidak heran, sekarang banyak perumahan
bermunculan di kawasan lingkar selatan. Sayangnya, para pengembang terkesan
cuek dengan kondisi lingkungan.
Dengan
makin menjamurnya perumahan di sana, tidak ada penambahan dimensi saluran.
Sehingga kondisi saluran di Mapak, tidak hanya sempit tapi juga dangkal. Meskipun
warga salut atas respon cepat Pemkot Mataram yang membongkar berikut mengeruk
saluran drainase di sana, namun itu bukan solusi jangka panjang. Warga berharap
ada solusi permanen atas persoalan yang terjadi setiap tahun itu.
Lalu,
munculnya komitmen Pemkot Mataram seperti disampaikan Wakil Walikota Mataram,
H. Mohan Roliskana bahwa penanganan banjir menjadi prioritas tahun ini, juga
perlu dipertanyakan darimana anggarannya. Karena kalau mengandalkan APBD Kota
Mataram, sepertinya tidak mungkin. Karena konsep penanganan banjir seperti
diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H.
Mahmuddin Tura, ada dua cara. Pertama membuat saluran besar yang langsung
tembus ke laut. Kedua, membeli alat penyedot sedimen.
Penanganan
banjir yang disebut menjadi prioritas tahun ini, akan menjadi bias karena APBD
telah diketok. Apalagi, katanya, Pemkot Mataram akan menggandeng sejumlah pihak
untuk dapat mewujudkan pembangunan saluran yang bermuara ke laut. Diantaranya
Pemprov NTB, Balai Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai. Namun, langkah ini
nampaknya akan memakan waktu lama. Sehingga kalangan DPRD Kota Mataram juga
mendorong Pemkot mataram melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Pusat dengan
harapan pusat dapat membantu Kota Mataram. (*)
Komentar