SELEKSI
JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) lingkup Pemkot Mataram, nampak lesu. Dari
10 jabatan yang dilelang, hanya dua jabatan yang pelamarnya memenuhi kuota. Dua
jabatan itu adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta jabatan Kepala
Dinas Perikanan. Posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM ini dilamar
oleh lima orang. Masing-masing Drs. I Made Swatika Negara, H. Mahsin, Drs.
Johan, I Putu Juniarta dan Ir. H. Ikhsan. Dengan jumlah pelamar sama, jabatan
Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram mencukupi kouta minimal. Pelamarnya adalah
Dra. Ririn Yuniarti, Hj. Baiq Sujihartini, Ir. Misbah, Ir. Trijoko Purnomo
Handoko dan Drh. Diyan Riatmoko.
Sedangkan
delapan jabatan lainnya, sampai saat ini masih sepi peminat. Delapan jabatan
itu, jabatan Kepala Dinas Perdagangan, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan
dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
Selasa
(31/1) siang, panitia seleksi JPTP Kota Mataram resmi menutup pendaftaran.
Tujuh dari sepuluh formasi tak memenuhi kouta. Sehingga, pansel kembali
memperpanjang pendaftaran hingga tujuh hari. Karena tak ada pelamar, Sekda Kota
Mataram selaku Ketua Pansel JPTP, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten
III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Ketua Sekretariat Pansel,
Taufik Priyono dan dua anggota pansel lainnya,
Dr. Iwan Harsono dan Drs. H. Djaswad, SH., sekitar pukul 14.00 Wita,
Minggu (5/2), resmi menutup perpanjangan pendaftaran.
Dari
46 pejabat yang telah mengambil formulir tahap pertama, hanya 31 orang yang
menyerahkan dokumen persyaratan. Itupun, empat diantaranya terpental karena tak
memenuhi persyaratan. Sehingga, menambah daftar kekurangan kouta pada salah
satu formasi.
Saat
perpanjangan pendaftaran, pansel mengirim surat edaran ke empat kabupaten yaitu
Pemkab Lobar, Pemkab Loteng, Pemkab Lotim dan Pemkab Lombok Utara. Termasuk
mengirimkan edaran ke SKPD di internal Pemkot Mataram. Satu pejabat Pemprov,
Lalu Irfan merupakan Kepala Bagian Bina Pertanahan Setda Pempov NTB, mengambil
formulir. Nyatanya, hingga batas pendaftaran tak kunjung mendaftar
Beragam
spekulasi muncul atas kondisi tersebut. Ada yang menilai, minimnya minat
pejabat mengikuti seleksi JPTP karena delapan jabatan itu sudah ada yang
‘’punya’’. Para pejabatpun menganggap, seleksi JPTP hanya proses formalitas.
Meskipun Pemkot Mataram telah membentuk panitia seleksi yang diketuai oleh
Sekda Kota Mataram. Pendapat berbeda diungkapkan pengamat pemerintahan,
Darmansyah. Pengamat justru menyebut bahwa Mataram masih kekurangan SDM.
Itu
diukur dengan mengasumsikan satu jabatan minimal empat pelamar yang lolos
seleksi untuk bias mengikuti tes. Namun penilaian pengamat ini dibantah oleh
Ketua Sekretariat Pansel JPTP Kota Mataram, Taufik Priyono. Sepinya pelamar
delapan jabatan itu, bukan karena minimnya ketersedian SDM. Dia justru
menganggap pejabat Pemkot Mataram kurang pede sehingga tidak mau ikut seleksi.
Untuk
menjawab spekulasi itu, Pansel harus betul-betul menunjukkan kinerja yang jujus
dan transparan. Jangan sampai apa yang menjadi penilaian-penilaian seputar
seleksi JPTP itu menjadi benar akibat proses yang tidak transparan. (*)
Komentar