 |
| Ismul Hidayat |
SEKRETARIS
Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengaku tetap berkomitmen terhadap
program pengadaan kendaraan roda tiga bagi semua lingkungan di Mataram. Dimana
pengadaan kendaraan roda tiga ini dalam rangkaian pemberian dana lingkungan
yang nilainya Rp 50 juta bagi tiap lingkungan.
"Tentang
program Tossa lingkungan, tetap saya komit dengan apa yang sampaikan di awal.
Waktu itu rapat gabungan komisi dengan sekda. Bahwa kemudian dengan asumsi
memberikan gaji Rp 500 ribu kepada operator Tossa, sangat tidak adil,"
ujarnya kepada Suara NTB di ruang
kerjanya pekan kemarin.
Sedangkan
petugas penyapu jalan yang bekerja hanya sekian ratus meter dan jam kerjanya
antara satu sampai dua jam diberi gaji di atas Rp 1 juta. "Nah ini hitung-hitungannya jangan berat
sebelah," katanya. Ismul tidak setuju kalau operator kendaraan roda tiga
sebagai objek ujicoba. "Kalau dibilang ujicoba, ini orang kerja,"
cetusnya.
Keberadaan
operator kendaraan roda tiga, menurut Ismul, bukan lagi persoalan ujicoba.
Karena bagaimanapun nantinya, operator kendaraan roda tiga itu, akan bekerja full time. Politisi PKS (Partai Keadilan
Sejahtera) ini menuding Pemkot Mataram tidak adil ketika memberikan gaji sama,
antara petugas penyapu jalan dengan operator kendaraan roda tiga. Ismul
berharap Pemkot Mataram dalam memberikan gaji bagi operator kendaraan roda
tiga, harus menggunakan hati.
"Jadi
harus ada empati," pintanya. Pemkot jangan hanya melihat hasil akhir bahwa
TPS sudah bersih. Tetapi petugas yang bekerja harus menjadi perhatian Pemkot
Mataram. Pada bagian lain Ismul juga mengkritisi pola rekrutmen Satgas kebersihan
yang diberi tugas menjaga TPS. Karena, tidak setiap hari terlihat menjaga TPS.
Terkadang masyarakat tidak bisa membedakan Satgas dengan masyarakat biasa.
Ismul berharap, keberadaan Satgas TPS tidak menjadi ajang titipan. "Jangan
kemudian rekrutmen ini menjadi peluang mengakomodir titipan," katanya
mengingatkan.
Ismul
menyebut pengangkatan satgas sebagai upaya yang tidak menyelesaikan masalah.
sama halnya seperti keberadaan polisi taman atau satgas taman. "Apa
hasilnya coba. banyak sekali satgas," sesalnya. Anggota Dewan dari Dapil
Selaparang ini mengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi langkap Pemkot Mataram
dalam penanganan sampah. Walaupun di sebagian kepala lingkungan merasa kecewa
dengan pola pengelolaan dana lingkungan. "Mereka berpikiran Rp 50 juta itu
seratus persen untuk operasional," katanya. (fit)
Komentar