 |
| Syamsul Bahri |
WAKIL
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., meminta kepala DLH
(Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram tidak memutuskan sepihak kontrak
pengangkutan sampah dengan hotel-hotel di Mataram. "Ini sampah ini benda
mati, jangan diputuskan dulu. Lebih baik dibicarakan dulu," sarannya.
Karena
bagaimanapun, kemajuan pembangunan di sekitar Kota Mataram juga tidak lepas
dari kontribusi para pelaku usaha, seperti usaha perhotelan. Jangan sampai
Pemkot Mataram sendiri yang kebablasan untuk menangani itu. "Mereka
kemudian tidak punya ide-ide. boleh orang pintar, tentu secara legalitas
kemampuan dan keahliannya beda. "Bukan saya tidak setuju atau setuju tapi
lebih baik dibicarakan dulu," katanya.
Syamsul
menyarankan kepada DLH agar melakukan rapat kerja dengan legislatif terkait hal
itu. "Dibicarakan dulu apa yang menjadi keinginan beliau," katanya.
Apalagi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah mendukung dengan memberikan
sarana dan prasarana. Sementara itu, terkait usaha restoran maupun hotel yang
sangat berpotensi menghasilkan sampah, baik sampah padat maupun sampah cair.
"Kalau
sampah cair inikan tidak langsung kita lihat karena dia dialirkan ke sungai.
Itu sudah sesuai tidak," tanyanya. Artinya, sambung Syamsul, BLH jangan hanya
melihat sampah padatnya saja, tetapi juga limbah cair. Untuk itu BLH diminta
untuk tidak mengambil keputusan sendiri. "Apalagi usaha perhotelan,
membangkitkan perekonomian.
Oleh
karena itu, menurut Politisi Nasdem ini, perlu dipikirkan solusi yang tepat
atas persoalan ini. "Kalau mau putus kontrak, perlu dikaji dulu kontraknya
dengan kota mataram seperti apa," katanya. Syamsul mengaku pihaknya baru
mengetahui Bahwa ada kontrak kerjasama
dalam hal pengangkutan sampah antara BLH dengan hotel-hotel yang ada di
Mataram. Pasalnya, dalam setiap rapat kerja dengan BLH yang dulunya bernama
Dinas Kebersihan Kota Mataram, hal itu tidak pernah diungkapkan. "Ada apa
ini," tanyanya.
Sebab,
kalau berbicara masalah kontrak, masyarakat juga sudah kontrak. Ini terlihat
dari retribusi kebersihan yang dipungut melalui rekening PDAM. Syamsul
menyampaikan, pihaknya mengapresiasi program LH. Namun demikian, semua itu
harus mengacu pada standar yang jelas. Baik regulasi maupun jenis sampahnya.
"Ini BLH baru, sangat kami senang, karena terbuka dengan program yang
ada,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar