 |
| Misban Ratmaji |
WAKIL
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyoroti rendahnya
serapan anggaran di triwulan pertama. Terutama pada dua bulan pertama di tahun
anggaran 2017. Ia berharap Pemkot Mataram segera menyikapi rendahnya serapan
anggaran tersebut. ‘’Karena pemerintah pusat menurunkan anggaran itu, tentu ada
planingnya,’’ ujar Misban kepada Suara
NTB di ruang kerjanya kemarin.
Misban
tidak mengetahui persis apa alasan Pemkot Mataram sehingga anggaran belum
dibelanjakan. Namun demikian, ia memperkirakan, minimnya serapan anggaran itu
sebagai buntut perencanaan program di masing-masing SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang belum selesai. Untuk itu, ia mendorong Pemkot Mataram
mengejar ketertinggalan di triwulan pertama itu, pada triwulan kedua mendatang.
Untuk
mengejar capaian serapan anggaran di triwulan kedua, Misban berharap, semua
perencanaan telah dirampungkan pada triwulan pertama. ‘’Di akhir triwulan
pertama sudah rampung. Termasuk juga pelaksanaan tendernya, kalau itu melalui
tender,’’ katanya. Mestinya, sambung Misban, begitu ada dana transfer dari
pusat, Pemkot Mataram segera membelanjakannya.
‘’Kita
yang mengusulkan, tentu kita harus lebih sigap daripada pemerintah pusat yang
melakukan transfer,’’ imbuhnya. Politisi PKPI ini mengatakan, tugas Pemkot
Mataram terkait serapan anggaran di triwulan kedua cukup berat. Pertama, Pemkot
Mataram harus menyelesaikan serapan anggaran yang menjadi tunggakan di triwulan
pertama. Kemudian menyelesaikan pula serapan anggaran di triwulan kedua.
Misban
berharap, pada triwulan kedua nanti, paling tidak 50 persen anggaran sudah
terserap di semua pos-pos pengeluaran. ‘’Triwulan kedua itu kan enam bulan. Kita harapkan 50 persen
anggaran program fisik sudah selesai,’’ katanya. Dia tidak menyangkal bahwa
fenomena terlambat mengeksekusi anggaran ini berulang hampir setiap tahun.
Padahal,
sambung Misban, keterlambatan itu dampaknya cukup luas. Yang paling sederhana
adalah proses administrasi juga akan terlambat. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti
untuk program yang dilaksanakan dalam bulan April, Mei dan Juni, bisa mencapai
50 persen. Khusus untuk Kota Mataram, keterlambatan eksekusi anggaran yang
menyebabkan minimnya serapan, sebagai
akibat penyesuaian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru. (fit)
Komentar