Pembangunan
di Mataram Tidak Merata
Mataram
(Suara NTB) –
Sekretaris
Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menyambut baik hadirnya program
Kotaku. Meskipun menurut dia, Kotaku itu bukanlah program baru. ‘’Dulu kita
kenal melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), sekarang namanya baru tapi
tujuannya tetap sama,’’ ujarnya kepada Suara
NTB di ruang kerjanya, Rabu (2/3).
Untuk
itu, Ismul mengingatkan agar Pemkot Mataram tidak lemah dalam menyuguhkan data.
Misalnya pembangunan jalan pinggir kali. ‘’Kalau kita pakai kacamata APBD
memang kita maklum, kita punya dana terbatas. Tetapi ketika tidak ada upaya
terhadap lobi maupun jemput bola ke pusat atau BWS, Pemkot Mataram hanya akan
mendapatkan ‘’jatah’’ sedikit,’’ sesalnya.
Komisi
III, akunya, mencoba melakukan komunikasi ke BWS. Diperoleh jawaban ternyata
dana itu cukup besar. ‘’Jangan kami hanya disuguhkan data yang itu-itu saja,’’
cetus Ismul menirukan jawaban pihak BWS. Artinya, konsep pembangunan di
eksekutif jangan hanya melihat pada satu sudut saja. Karena bagaimanapun,
pembangunan itu harus merata.
‘’Saya
langsung singgung, jangan hanya Dasan Agung ke Barat pembangunan itu,’’
sindirnya. Dengan begitu, persoalan dikesankan hanya ada di Dasan Agung. Di
bagian hulu justru kurang diperhatikan. Karena berbicara masalah sungai, kalau
tidak dibangun dari hulu, bagian hilir tetap jelek. Sehingga menurut dia, harus
ada konsep pembangunan yang berkesinambungan.
Evaluasi
komisi III dari hasil rapat kerja dengan Dinas PUPR, sambung politisi PKS ini,
kelihatan bahwa pembangunan di Mataram, perencanaannya kurang baik. Beberapa
anggota Komisi III justru mempermasalahkan pembangunan yang meninggalkan
dampak. Ia mencontohkan pembangunan trotoar dengan batu sikat di Karang
Taliwang. Tetapi ketika musim hujan, air tertahan tidak masuk ke drainase.
Sehingga menggenangi pemukiman masyarakat di Kelurahan Monjok tepatnya yang
berada di Jalan Panda I. ‘’Di reses saya muncul keluhan seperti itu,’’ katanya.
Terkait
program Kotaku, informasi yang diterima Komisi III, kata anggota Dewan dari
dapil Selaparang itu, bahwa Mataram merupakan salah satu dari 60 kota yang
menjadi prioritas penanganan pemukiman dan rumah kumuh. Namun program itu harus
melalui Satker (satuan kerja). ‘’Nah
ini, apakah dua program berbeda atau satu yang justru saya melihat jangan
tumpang tindih. Kalau Kotaku secara umum, kalau dari Satker, yang kita dapat
informasi, memang sudah jelas,’’ terangnya.
Sehingga,
apa yang dikhawatirkan wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, bahwa itu akan
menjadi janji manis, tidak akan terjadi. Artinya, ketika dilakukan pendataan,
masyarakat sudah tahu item pendataan. ‘’Apakah yang didata rumahnya atau jalan
lingkungannya. Kemudian tidak dieksekusi. Ini kemudian menjadi permasalahan di
bawah,’’ imbuhnya.
Sebetulnya
program fisik yang menjadi perhatian pemerintah itu sangat baik. Hanya saja,
untuk program fisik, hampir semuanya diambil oleh pemerintah pusat. Seperti
pengaspalan jalan. Yang menjadi catatan bagi Pemkot Mataram, karena pembangunan
fisik sudah clear oleh pemerintah
pusat, daerah harus pro aktif. Demikian pula pemerintah pusat diharapkan tidak
menunggu. (fit)
Komentar