 |
| HM. Noer Ibrahim |
SEKRETARIS
Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengaku kaget dengan
kebijakan pemerintah pusaj yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram bagi
masyarakat umum. Seperti diketahui, ke depan yang boleh membeli elpiji 3
kilogram dengan harga Rp 15 ribu, hanyalah warga miskin. Di luar itu, elpiji 3
kilogram harganya akan ditetapkan sama rata, yakni Rp 30 ribu. Distribusi
elpiji bersubsidi bagi warga miskin ini, akan dilakukan secara tertutup.
"Terlalu
cepat kalau memang dikenakan sekarang," katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu
(22/3). Paling tidak kalau pemerintah ingin menaikkan harga elpiji bagi
masyarakat umum, maka hal itu harus disosialisasikan sejak awal. Sosialisasi
minimal tiga sampai empat bulan baru kemudian diberlakukan. Noer Ibrahim
mengusulkan agar pemberlakuan kebijakan mengenai pencabutan subsidi tersebut,
tidak dilaksanakan dalam tahun ini.
Politisi
Golkar ini lebih setuju kalau kebijakan itu mulai diberlakukan tahun depan.
Tahun ini, pemerintah diminta memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
Karena kalau pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram diberlakukan tahun ini, sudah
pasti akan memberatkan masyarakat. "Kalau sekarang ini kan tidak pas. Mana
listrik naik, air naik. Masak elpiji juga mau dinaikkan," sesalnya. Pada
kondisi dua item itu naik, yakni listrik dan PDAM masyarakat sudah berteriak.
Apalagi akan ditambah dengan kenaikan elpiji.
Kenaikan
elpiji 3 kilogram itu dipastikan bakal menimbulkan dampak ikutan. Seperti
naiknya harga barang-barang lainnya. Apalagi, elpiji merupakan kebutuhan
mendasar masyarakat. "Bagi pedagang-pedagang itu, bagaimanapun jenis
makanan yang dijual, akan naik semua," ucapnya. Untuk itu dia berharap
kenaikan elpiji 3 kilogram, melainkan paling cepat bulan depan. Karena, sambung
anggota dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini, bagi masyarakat kenaikan
elpiji ini terlalu mendadak.
Itupun,
pemerintah harus betul-betul selektif ketika akan memberlakukan kebijakan itu.
Karena, tidak semua masyarakat di NTB umumnya dan Mataram khususnya tergolong
kaya. "Masih banyak sebenarnya warga miskin di
lingkungan-lingkungan," sebutnya. Noer Ibrahim juga mengingatkan perlunya
sosialisasi terkait kriteria masyarakat yang boleh membeli dengan harga Rp 15
ribu. Terhadap rencana pencabutan subsidi ini, Komisi II berencana memanggil
pihak Depo Pertamina Ampenan.
Disamping
itu, Noer Ibrahim meminta kepada Pemprov NTB untuk mensosialisasikan rencana
pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram itu kepada pemerintah daerah di
kabupaten/kota. Termasuk DPRD Kota Mataram. "Karena kami juga punya
masyarakat yang perlu kami beritahukan," tutupnya. (fit)
Foto:
HM. Noer Ibrahim (Suara NTB/dok)
Komentar