 |
| I Gede Wiska |
KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska,
S.Pt., meminta Pemkot Mataram melakukan kajian terhadap tingkat hunian hotel di
Kota Mataram. Ini menyusul wacana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang akan
melakukan penghentian izin pembangunan hotel di Mataram. Sebab kalau dilihat,
perkembangan hotel di Mataram sangat pesat.
Namun demikian untuk mengambil keputusan
moratorium izin pembangunan hotel, harus melalui kajian yang dapat
dipertanggungjawabkan. Apakah memang tingkat hunian hotel di Mataram cukup
padat atau sebaliknya. ‘’Apalagi nanti eks Bandara Selaparang akan menjadi
kawasan MICE (Meeting,
Incentive, Convention, and Exhibition), nah inikan perlu dikaji,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (16/3).
Terutama
yang berkaitan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Apalagi RTH
(Ruang Terbuka Hijau) yang ada di Mataram sampai saat ini masih belum dapat
memenuhi amanat undang-undang untuk menyediakan RTH sebesar 30 persen. Selain
itu, Pemkot juga harus menyediakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Dalam RTRW, LP2B direncanakan 500 hektar.
‘’Daerah-daerahnya juga sudah coba ditetapkan
dalam RTRW itu,’’ imbuhnya. Artinya, kalau memang walikota Mataram serius
dengan keinginan moratorium izin pembangunan hotel, itu sejalan dengan revisi
RTRW Kota Mataram. Kalau berbicara jumlah kamar hotel, kekurangan mungkin akan
terjadi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika ada event berskala nasional.
Kalau Pemkot Mataram tidak mengendalikan izin
pembangunan hotel, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan yang kurang sehat
antar pengusaha di bidang perhotelan. ‘’Satu hotel dengan hotel yang lain,
untuk menggaet tamu, sampai menjatuhkan harga. Itu sudah persaingan yang tidak
sehat. Itu juga harus dikaji,’’ pintanya. Karena nantinya dalam RTRW akan
ditetapkan kawasan pinggiran menjadi kawasan RTH maupun LP2B.
Dalam RTRW masing-masing kawasan jelas
peruntukkannya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini tidak menyangkal, masih ada
kesan bahwa pemerintah selalu ikut apa yang menjadi keinginan kalangan
pengusaha atau investor. ‘’Apalagi besok ini sudah mau ditenderkan RDTR
(Rencana Detail Tata Ruang),’’ cetusnya. Kalau sudah ada RDTR, katanya,
Pemerintah tidak bisa lagi main-main dengan tata ruang. (fit)
Komentar