Komisi
IV akan Panggil PLN dan Kepsek
Mataram
(Suara NTB) –
Ketua
Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., menyayangkan terjadinya
pemadaman listrik saat berlangsungnya simulasi UNBK, Senin (13/3) kemarin. Ia
menilai persiapan simulasi UNBK itu belum terlalu matang. Seharusnya semua
pihak diajak berkoordinasi. Baik pihak PLN, kesiapan kepala sekolah. Termasuk
di dalamnya adalah menyiapkan perlengkapan UNBK.
Komisi
IV, kata dia, sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Sejauh ini, UNBK sudah siap dilaksanakan. ‘’Mengenai kekurangannya sambil
jalan,’’ cetusnya. Sementara itu terkait pelaksanaan UNBK, Wakil Gubernur NTB,
H. Muh. Amin telah bersurat kepada pihak PLN dan Telkom. Nyatanya, pada hari H
pelaksanaan simulasi UNBK, justru terjadi pemadaman listrik.
‘’Apalagi
ini mati listrik, bisa terkendala anak-anak untuk UNBK,’’ sesalnya. Untuk itu,
komisi yang membidangi masalah pendidikan ini berencana memanggil pihak-pihak
terkait untuk mengklarifikasi seputar kesiapan UNBK. Adapun pihak-pihak yang
akan dipanggil adalah Kepala Dinas Pendidikan dan juga pihak PLN dan Telkom.
Pada
bagian lain, Muhir juga menekankan perlunya sekolah-sekolah memiliki genset.
‘’Kenapa harus punya genset, karena ada juga kegiatan lain yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah pada malam hari. Seperti kegiatan keagamaan,’’ terang
politisi Golkar ini. Pengadaan genset di sekolah, kata Muhir, bisa saja dengan
menggalang partisipasi masyarakat.
Tetapi,
belajar dari pengalaman yang terjadi di SMPN 6 Mataram, yang melakukan
penggalangan partisipasi masyarakat yang belakangan dianggap sebagai pungli
dengan ditetapkannya kepala SMPN 6 Mataram sebagai tersangka, Komisi IV
berencanakan melakukan sosialisasi terkait hal itu. ‘’Kita mau kumpulkan kepala
sekolah, termasuk Ketua Tim Saber Pungli. Sejauh mana batasan pungli itu,’’
katanya.
Karena
bagaimanapun, sekolah tidak mungkin diharapkan bisa maju tanpa adanya dukungan
dari masyarakat. ‘’Karena di dalam undang-undang itu dua, pemerintah dan masyarakat,’’
sebutnya. Sosialisasi itu diharapkan dapat menjadi wadah menyamakan persepsi
terkait batasan pungli. ‘’Supaya jangan sembarang tangkap orang. Nanti
lama-lama ndak ada orang mau jadi
kepala sekolah,’’ katanya. Namun demikian, Muhir belum bisa memastikan kapan
sosialisasi itu akan dilaksanakan. (fit)
Komentar