 |
| Hj. Kartini Irwarni |
Karena
bagaimanapun, itu berkaitan dengan bantuan yang nantinya didistribusikan kepada
masyarakat. "Misalnya dari lingkungan ini harus masuk sekian, dari
lingkungan ini sekian. Mereka tidak melihat kondisi riil di lapangan,"
ujarnya kepada Suara NTB di ruang
kerjanya Selasa (21/3). Bahkan mungkin jumlah masyarakat miskin di Kecamatan
Sandubaya lebih banyak dari data yang rilis Pemerintah. Menurut dia, data
kemiskinan yang ada masih kurang valid. Karena nyatanya masih banyak warga
miskin yang tidak masuk dalam pendataan.
"Karena
saya mendengar dan menyaksikan bahwa data itu di lingkungan sudah diplot
sekian. Jadi tidak melihat riilnya," katanya. Menurut Kartini data itu
tidak sepenuhnya bisa menjadi acuan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Pendataan ideal yang semestinya menjadi acuan adalah pendataan yang dilakukan
oleh Kepala lingkungan. Selain itu, mindset
masyarakat juga perlu diubah. "Kadang-kadang mereka memberikan data yang tidak
sebenarnya," sesalnya.
Politisi
PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini menyayangkan masih adanya masyarakat yang
berpura-pura miskin, ketika pemerintah akan mendistribusikan bantuan. ‘’Ini
harus dicari caranya bagaimana mengubah pola pikir,’’ demikian Kartini Irwarni.
Dia juga mengaku bingung karena data kemiskinan ini cenderung stagnan. Padahal
berbagai bentuk bantuan telah didistribusikan pemerintah kepada masyarakat.
Mulai
dari bantuan tunai maupun bantuan non tunai. Terkait bantuan, Kartini
menyarankan agar bantuan tidak melulu berupa bantuan instan. Menurut dia,
masyarakat juga membutuhkan adanya bantuan yang bersifat produktif. Seperti
bantuan modal usaha. ‘’Bantuan instan tetap dibutuhkan, tapi itu untuk lansia.
Sedangkan untuk warga miskin yang usianya masih produktif sebaiknya diberikan
bantuan modal usaha,’’ sarannya. Dengan bantuan produktif diyakini masyarakat
bisa memperbaiki perekonomiannya. (fit)
Komentar