 |
| Muhtar |
WAKIL
Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendorong Pemkot Mataram untuk melakukan
penataan PKL dengan lebih baik. Dorongan ini menyusul masih semrawutnya PKL di
sejumlah titik di Mataram. Ia tidak menyalahkan masyarakat yang memilih menjadi
PKL karena memang tuntutan hidup semakin tinggi. ‘’Karena bagaimanapun juga,
mereka masyarakat kita yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari,’’ ujarnya kepada Suara NTB
di DPRD Kota Mataram, Rabu (29/3).
Penataan
PKL, menurut Muhtar harus dibarengi dengan penyediaan lahan yang memadai. ‘’Pemerintah
harus menyiapkan tempat yang lebih layak supaya tidak amburadul seperti
sekarang ini,’’ katanya. Kalau Pemkot Mataram sudah menyiapkan tempat yang
layak, maka secara otomatis Pemerintah dapat menarik retribusi dari aktivitas
PKL di Mataram.
‘’Selama
pemerintah tidak menyiapkan tempat, saya yakin PKL itu akan tetap berjualan
sembarangan,’’ demikian Muhtar. Regulasi yang tidak diimbangi dengan penataan,
membuat PKL terkesan ‘’bebas’’ berjualan di mana yang mereka kehendaki. Politisi
Gerindra ini melihat bahwa selama ini Pemkot Mataram hanya melakukan penertiban
PKL di beberapa titik saja.
Namun,
langkah itu dipandang kurang efektif karena tidak ada upaya penataan yang
dilakukan pemerintah. Penataan yang dimaksud adalah, bagaimana Pemkot Mataram
menyediakan lahan-lahan yang khusus diperuntukkan bagi PKL. ‘’Memang di kanan
kiri jalan (depan Loang Baloq, red) saya lihat sudah agak kumuh,’’ sesalnya. Padahal,
minat masyarakat berwisata di TWLB (Taman Wisata Loang Baloq) cukup tinggi.
Disinggung
masalah anggaran, Muhtar mengatakan, kalau memang Pemkot Mataram kekurangan
anggaran untuk dapat melakukan penataan yang baik, Dewan menganjurkan SKPD
terkait untuk mengajukan anggaran tersebut. ‘’Kalau terkait anggaran saya rasa
tidak masalah,’’ cetusnya. Mestinya, sambung Muhtar, SKPD terkait sudah
memetakan manakala ada masalah. Termasuk masalah mengenai penataan PKL.
‘’Sekarang
ini kan PKL kita amburadul.
Seharusnya planingnya sudah ada. Apa
yang akan dilakukan,’’ ucapnya. Tidak PKL di depan TWLB, PKL di beberapa tempat
lainnya juga dianggap mengusik kenyamanan pengguna jalan. Muhtar mencontohkan
PKL yang berjualan di sekitar taman Malomba, Ampenan. Kondisi-kondisi ini,
katanya, membutuhkan penanganan yang segera. (fit)
Komentar