| Lalu Suriadi |
ANGGOTA
Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengaku Komisi IV telah
mengusulkan dilakukannya rapat koordinasi antara penyelenggara pendidikan
seperti kepala sekolah, komite sekolah, Dinas Pendidikan dengan tim saber (sapu
bersih) pungli. Usulan ini, katanya, sudah disampaikan komisi yang membidangi
masalah pendidikan itu kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH.
"Komisi
IV sudah lapor ke pak ketua. Pak ketua sudah setuju, tinggal cari waktu,"
kata Suriadi kepada Suara NTB di
Mataram. Menurut dia, adapun latarbelakang Komisi IV mengusulkan rapat
koordinasi itu agar para penyelenggara pendidikan mendapat pencerahan terkait
bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat. Rapat koordinasi ini diharapkan
dapat memberi arahan.
"Agar
jangan terkesan kepala sekolah berinovasi kurang maksimal mengelola
sekolah," ujarnya. Dikatakan Suriadi, selama ini belum ada arahan kepada
para penyelenggara pendidikan terkait bagaimana sekolah melibatkan partisipasi
masyarakat. Karena bagaimanapun, penyelenggara pendidikan memiliki rambu-rambu
yang harus dipatuhi, selain regulasi yang sudah ada. Seperti Peraturan Walikota
dan peraturan pemerintah.
"Supaya,
para kepsek ini tidak ragu dalam berinovasi mengelola pendidikan dan
meningkatkan mutu pendidikan," terang politisi PAN ini. Suriadi menyebut,
ada celah bagi penyelenggara pendidikan untuk menggalang partisipasi
masyarakat. Sebetulnya hal itu sah-sah saja, sepanjang sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Apalagi,
lanjut Suriadi, anggaran pendidikan memang sangat kurang. "Misalnya untuk
listrik. Yang butuh listrik ini sangat banyak. Kalau mau mendapatkan fasilitas
lebih, tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Rambu ini harus
ditafsirkan," ucapnya. Ini agar apa yang dilakukan penyelenggara pendidikan
dalam melibatkan partisipasi masyarakat tidak digolongkan sebagai pungutan
liar.
Ditetapkannya
kepala SMPN 6 Mataram sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli di sekolah
itu, membuat pihaknya menginisiasi rakor untuk memberi pencerahan kepada para
penyelenggara pendidikan. (fit)
Komentar