PENGAKUAN
Kepala Disnakertrans Kota Mataram, H. M. Syaiful Mukmin terkait tingginya animo
masyarakat Kota Mataram bekerja di luar negeri sebagai TKI maupun TKW, cukup
mengejutkan. Pasalnya, dulu fenomenanya tidak seperti ini. Masyarakat Kota
Mataram lebih suka bekerja di daerah sendiri ketimbang menjadi TKI ataupun TKW.
Terlebih, gencarnya pemberitaan mengenai TKW yang kerap disiksa atasannya di
sana, membuat masyarakat Mataram enggan mengadu nasib menjadi TKI ataupun TKW.
Seiring
berjalannya waktu, Mataram tak lagi menyediakan banyak peluang kerja bagi
warganya. Sebagai ibukota Provinsi NTB, Mataram banyak dilirik investor
nasional untuk berinvestasi. Dalam lima tahun belakangan, sejumlah perusahaan
berdiri di Mataram. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu, bergerak dalam
bidang jasa perdagangan. Perusahaan dengan merek dagang nasional, kini sangat
mudah dijumpai di Mataram.
Masuknya
perusahaan-perusahaan nasional berinvestasi di Mataram, membuka kesempatan
bekerja. Tidak saja bagi warga Mataram, tetapi juga warga dari luar daerah. Sebagai
perusahaan nasional, tentu tidak akan sembarangan dalam merekrut tenaga kerja.
Ada kriteria yang mereka tentukan sesuai standar dari perusahaan masing-masing.
Meskipun Pemkot Mataram menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi
di Mataram, agar memprioritaskan warga Mataram sebagai tenaga kerja di
perusahaan itu, namun nyatanya kompetisi perekrutan tenaga kerja dilakukan
secara terbuka.
Artinya,
meskipun banyak warga Mataram yang masuk dalam kategori angkatan kerja,
sepanjang tidak memenuhi kriteria yang dicari oleh perusahaan, Pemkot Mataram
pun tidak bisa memaksakan kehendak, agar warga mereka diterima di sana. Tidak
jarang, posisi strategis di perusahaan itu diduduki oleh warga luar. Sementara,
warga Mataram hanya menempati posisi staf biasa.
Kondisi
ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Mataram. Bahwa, kualitas sangat
menentukan warga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu atau sebaliknya. Angkatan
kerja di Mataram, didominasi oleh lulusan SMA sederajat, kemudian lulusan S1
dan juga lulusan SMP serta SD. Rendahnya kualitas SDM di Kota Mataram, membuat
mereka sulit bersaing di dunia kerja. Terlebih untuk jabatan-jabatan tertentu
yang membutuhkan keahlian khusus.
Berkurangnya
kesempatan kerja, membuat Mataram tidak lagi menarik bagi warganya. Sehingga,
menjadi TKI ataupun TKW adalah pilihan yang dianggap paling realistis. Keadaan
ini harus disikapi oleh Pemkot Mataram melalui SKPD-SKPD yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan. Tingginya animo warga Mataram menjadi TKI dan TKW di luar
negeri, sesungguhnya bukan semata-mata masalah pilihan. Hal itu juga akan
berkaitan dengan kewibawaan pemerintah daerah.
Ketika
semakin banyak warga yang menjatuhkan pilihan menjadi TKI atau TKW, saat itu
kewibawaan pemerintah daerah dipertanyakan. Pemerintah daerah dianggap tidak
mampu bahkan gagal membuat warganya sejahtera dengan cara menyediakan
sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan dengan gaji yang memadai. Untuk itu,
dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari pemerintah daerah untuk dapat membuka
lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Sehingga, masyarakat tak lagi menjadi
TKI ataupun TKW. Jangan sampai, karena tidak ada upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, Mataram menjadi kantong TKI berikutnya setelah beberapa
kabupaten di Pulau Lombok. (*)
Komentar