 |
| Ismul Hidayat |
METODE
penyelesaian persoalan sampah di Mataram dikritisi oleh Sekretaris Komisi III
DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat. Terkait investasi di bidang pengelolaan
sampah yang rencananya dilakukan oleh investor asal Korea Selatan, ia
mengingatkan agar Pemkot Mataram berhati-hati. ‘’Banyak kejadian investor
memberikan angin segar, kemudian sampai dengan MoU lalu tidak jelas
tindaklanjutnya,’’ sesalnya.
Kejadian
ini harus menjadi catatan bagi Pemkot Mataram untuk kemudian fokus pada program
penanganan sampah dengan kendaraan roda tiga. Apa yang menjadi kebijakan
pemerintah, harus ada evaluasi. Dengan pola pengelolaan sampah dari rumah
tangga ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
memberikan dampak yang jelas. Dari evaluasi itu, kebijakan Pemkot
Mataram di tahun berikutnya akan jelas arahnya, mengacu pada 3R.
Yang
menjadi kelemahan pemerintah dalam hal penanganan sampah adalah pelibatan
masyarakat. ‘’Mengubah paradigma bagaimana sebenarnya masyarakat memandang
sampah. Minimal dia sadar membuang sampah itu pada tempatnya. Apakah
berhubungan dengan penjemput sampah ataukah membuang ke TPS yang telah
disiapkan pemerintah,’’ terang politisi PKS ini.
Sehingga
sosialisasi melalui kecamatan maupun kelurahan, jelas hasilnya, demikian pula
dengan pemberdayaan masyarakat. ‘’Pemerintah bisa kok menilai kelurahan mana yang masih kotor,’’ ucapnya. Ismul
menyarankan, Pemkot Mataram memberikan penghargaan bagi kelurahan bersih dan
sebaliknya memberikan sanksi terhadap kelurahan yang masih kotor.
Pemberian
penghargaan dan sanksi dianggap sebagai salah satu upaya mengukur kinerja
kelurahan dan kecamatan dalam hal penanganan sampah. ‘’Jadi kalau tidak bersih,
harus diberikan punishment, jangan ditonton saja,’’ imbuhnya. Ismul melihat,
tipikal pejabat di Mataram, beragam. Ada yang memiliki perhatian lebih terhadap
persoalan sampah. Tetapi tidak sedikit juga pejabat yang cuek.
Sebagai
kota MICE (Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran, Mataram harus punya komitmen yang jelas terkait
penanganan sampah. ‘’Sekarang kita lihat, semua mengadakan rakernas di Mataram,
baik partai maupun perusahaan, tapi kalau daya dukung lingkungan tidak
kondusif, inikan masalah,’’ ucapnya. Mataram membutuhkan pejabat di tingkat
kelurahan maupun kecamatan yang mempunyai inisiatif penanganan sampah.
‘’Kalau
masalah penerapan teknologi dan penyediaan TPST, itu kan masalah dana dan kesiapan. Saya yakin walaupun itu sudah
dilemparkan isunya, SDM kita ndak mendukung, sama juga bohong,’’ pungkasnya.
(fit)
Komentar