Perda Jangan Jadi Pajangan

I Gde Sudiarta

KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta mengkritisi banyaknya Perda Kota Mataram yang belum dibuatkan perwal. ‘’Komisi I dulu pernah berbicara kepada Kabag Hukum. Berapa perda yang belum ada perwal. Sehingga, untuk pelaksanaan itu, jelas kami masih menunggu,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin. Untuk itu, Komisi I mendorong eksekutif untuk segera membuatkan regulasi hukumnya terkait perda-perda yang telah ditetapkan Dewan.

Baik Perda yang merupakan usulan dari eksekutif maupun Perda inisiatif DPRD Kota Mataram. ‘’Harus segera dibuatkan Perwal. Jangan dia (Perda, red) itu sebagai pajangan saja,’’ ucapnya. Apalagi sekarang ada enam paket raperda yang sedang diinisiasi oleh DPRD Kota Mataram. ‘’Jadi semuanya harus clear. Supaya jangan DPRD itu seolah-olah membuat Perda tetapi tidak bisa dilaksanakan. Karena regulasi hukum, perwalnya belum ada,’’ ungkap Gde Sudiarta.

Selain itu, politisi Gerindra ini juga tidak menyangkal, bahwa adapula Perda yang sudah dibuatkan Perwal tetapi tidak dilaksanakan. Misalnya perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. ‘’Ini memang kesulitan bagi pemerintah, tidak hanya eksekutif tapi juga Dewan,’’ katanya. Di satu sisi, Perda itu sudah ditetapkan. Ditambah lagi, Pemkot Mataram sudah berbuat.

Pemkot Mataram diketahui sudah mengumpulkan semua pedagang miras tradisional yang diikuti dengan pemberian bantuan modal usaha. Tetapi, untuk menegaskan perda tersebut, harus ada upaya lain. Karena kondisi perekonomian masyarakat dianggap sedang terpuruk. Ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Mataram tapi juga nasional. ‘’Dengan demikian, ini perlu ada usaha-usaha lagi Pemkot Mataram untuk mencarikan solusi penegakkan Perda tersebut,’’ katanya.

Yang tidak akalah pentingnya tentu pengawasan, seperti apa arah penggunaan bantuan tersebut. Baik bantuan yang datangnya dari eksekutif maupun yang bersumber dari program aspirasi anggota Dewan. ‘’Jangan berikan terus hilang,’’ cetusnya. Yang jelas, berapapun banyak bantuan yang digulirkan oleh Pemkot Mataram, sepanjang tidak ada pengawasan, ia yakin bantuan itu tidak akan bisa berkembang. Apalagi, persentase pengangguran dan kemiskinan di Mataram terbilang masih cukup tinggi. (fit)