PASCAHENGKANGNYA
PT. Mas Murni Sejahtera setelah memutuskan kerjasama dengan Pemkot Mataram,
menyisakan persoalan. Pascaditinggal PT. MMS, hingga kini, pengelolaan aset
TWLB (Taman Wisata Loang Baloq), semakin tidak jelas. Pemkot Mataram pernah
menyampaikan bahwa mereka akan mengelola sendiri lahan tersebut. Nyatanya,
hingga kini komitmen itu belum juga terlaksana.
Sejauh
ini, belum jelas, kepada SKPD mana Pemkot Mataram menyerahkan pengelolaan TWLB
itu. Namun demikian, pada praktiknya, setiap pengunjung yang datang ke TWLB,
dikenakan biaya masuk. Hal ini kerap dikeluhkan oleh pengunjung. Pasalnya,
meski telah dipungut, namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal.
Mulai
dari ketersediaan fasilitas hingga kebersihan. Toilet misalnya. Meskipun ada
fasilitas toilet di sana, tetapi sangat jauh dari kata bersih. Belum lagi
sampah yang berserakan di mana-mana. Kondisi ini mengesankan bahwa pengelola
TWLB hanya memprioritaskan retribusi tanpa memperhatikan kenyamanan pengunjung.
Mestinya,
dari retribusi pas masuk yang dipungut dari para pengunjung, pengelola TWLB
bisa berinovasi. Bagaimana menciptakan suasana aman dan nyaman di sana. Artinya,
retribusi yang dipungut dari para pengunjung tidak sepenuhnya masuk ke kantong oknum
pengelola. Pengelola seharusnya berpikir bagaimana menyisihkan sebagian
penghasilan itu untuk memelihara fasilitas TWLB dan juga kebersihannya.
Karena,
setiap pengunjung yang datang ke TWLB, hampir pasti menghasilkan sampah dari
aktivitas mereka berkuliner di sana. Sehingga, jika masalah kebersihan ini
tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun pihak pengelola,
tentu akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Ketika pengunjung sudah merasa tak
nyaman, bisa saja mereka memilih alternatif tempat berwisata selain TWLB.
Otomatis,
ini akan mempengaruhi pula penghasilan para PKL di sana. Tidak hanya di TWLB,
kondisi yang sama terlihat di hampir semua objek wisata milik Pemkot Mataram. Seperti
Taman Selagalas dan juga Pantai Ampenan. Di dua tempat tersebut, para
pengunjung sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan toilet. Kalaupun ada,
kondisinya tidak bersih.
Mestinya,
kalau pemerintah serius menjadikan Mataram sebagai kota jasa perdagangan,
hal-hal semacam itu harusnya menjadi pemikiran yang sungguh-sungguh. Objek
Wisata di Kota Mataram, kalau dikelola secara benar, akan menjadi salah satu
potensi PAD yang cukup menjanjikan. Sayangnya, pemerintah belum serius
menjadikan pariwisata lokal Kota Mataram, sebagai salah satu potensi yang harus
diseriusi.
Padahal,
kalangan legislatif sudah sering menyuarakan agar Pemkot Mataram segera
menunjuk dan menentukan SKPD mana yang berhak mengelola objek wisata. Selama
ini, Pemkot Mataram belum menunjuk SKPD mana yang harus mengelola TWLB, Taman
Selagalas dan lain-lain. Belum adanya SKPD yang bertanggung jawab atas
pengelolaan TWLB, disebut-sebut sebagai penyebab, amburadulnya pengelolaan
objek wisata tersebut.
Padahal,
kalau saja, pengelolaan TWLB dan objek wisata lainnya diserahkan kepada Dinas
Pariwisata, kemungkinan hasilnya akan lebih maksimal. (*)
Komentar