 |
| Herman |
ANGGOTA
Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengkritisi minimnya serapan
keuangan dan fisik SKPD lingkup Pemkot Mataram. Seperti diketahui, dalam empat
bulan terakhir, serapan keuangan dan fisik Pemkot Mataram, hanya 13 persen. Capaian
ini dianggap tidak ideal. ‘’Ini artinya ada yang perlu diperbaiki dalam hal
pengelolaan anggaran di tiap SKPD,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (17/5).
Sebab,
masing-masing SKPD sudah mempunyai program sendiri. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya.
‘’Inikan sudah triwulan kedua, sedangkan capaiannya baru 13 persen. Itu artinya
ada yang salah. Seharusnya bagaimana mereka memanfaatkan apa yang menjadi
program. Segera dieksekusi,’’ katanya. Herman khawatir serapan keuangan dan
fisik tidak akan mencapai target.
Ia
menilai, ada kultur yang terbangun di SKPD. Bahwa program yang telah disusun,
akan dieksekusi di penghujung waktu. Padahal, pola kerja yang seperti itu,
berdampak pada kualitas kerja yang dihasilkan. Untuk itu, politisi Gerindra ini
mendorong Pemkot Mataram untuk mengubah kultur bekerja mereka. Herman
menyayangkan pola kerja di penghujung waktu, masih terjadi di Kota Mataram.
Padahal
seharusnya, tiap SKPD sudah mempunyai target serapan tiap triwulan. Termasuk
apa yang menjadi program prioritas mereka. ‘’Jangan nunggu akhir tahun anggaran
baru mereka mulai bekerja,’’ sesalnya. Karena outputnya tidak sesempurna yang mereka harapkan. Menurut Herman,
memasuki bulan Juni nanti, serapan keuangan dan fisik, seharusnya mencapai 50
persen.
‘’Kalau
sudah 50 persen, Alhamdulillah, kita acungi jempol eksekutif,’’ katanya.
Sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Capaian eksekutif saat ini dianggap
masih jauh dari harapan. Karena, belum ada satupun program mereka yang rampung.
Capaian 13 persen dianggap tidak wajar. Bahkan Herman mengindikasikan bahwa
eksekutif tidak bekerja dengan capaian itu.
Ia
menyarankan Pemkot Mataram untuk mencari apa yang menjadi persoalan di SKPD
sehingga capaian mereka begitu rendah. Kalau rendahnya serapan fisik dan
keuangan ini dikaitkan dengan mutasi yang dilakukan Walikota Mataram akhir
tahun 2016 lalu, Herman tidak sepakat. ‘’Itu (mutasi) tidak boleh dijadikan
alasan. Karena SKPD tidak bergantung sama satu orang,’’ tandasnya. (fit)
Komentar