 |
| HM. Noer Ibrahim |
RENCANA
Pemkot Mataram menarik retribusi terhadap PKL, terutama yang menggunakan lahan pemerintah,
menjadi sorotan kalangan Dewan. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs.
HM. Noer Ibrahim bahkan tidak setuju atas rencana tersebut. Meskipun pemerintah
sedang merencanakan regulasi untuk mendukung penarikan retribusi kepada PKL.
‘’Seharusnya
tidak boleh ditarik retribusi,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (22/5). Karena, kalau pemerintah
menarik retribusi kepada PKL, sama saja pemerintah melegalkan PKL yang
menggunakan fasilitas publik. Karena seperti diketahui, sebagian besar PKL di
Kota Mataram berjualan di fasilitas-fasilitas publik. Seperti trotoar dan lain
sebagainya.
Dewan
menentang rencana penarikan retribusi PKL demi meningkatkan PAD (Pendapatan
Asli Daerah), dengan membiarkan para PKL berjualan di sembarang tempat. ‘’Saya ndak setuju kalau itu ditarik retribusi,
kan mereka (PKL, red) berjualan di
trotoar,’’ tegasnya. Trotoar dibangun sejatinya untuk para pejalan kaki dan
kepentingan umum lainnya.
Pemerintah,
lanjut Noer Ibrahim, kemungkinan bisa menarik retribusi PKL, jika mereka
berjualan pada malam hari. ‘’Di malam hari kan
tidak ada kegiatan,’’ cetusnya. Namun kenyataannya, PKL di Mataram berjualan
sejak pagi hari. ‘’Justru itu salah, seharusnya pemerintah jangan melegalkan,’’
katanya. Ia menyarankan, pemerintah menyiapkan satu tempat khusus bagi para
PKL.
Peran
pemerintah dalam hal ini, melakukan penataan dan mengatur para PKL. ‘’Dimana
mereka (PKL, red) senangnya,’’ imbuhnya. Namun, pemilihan lokasi juga perlu
mempertimbangkan tingkat kunjungan masyarakat. Politisi Golkar ini mencontohkan
kebijakan yang telah dilaksanakan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa. ‘’Contoh
di Jawa, di lantai 13 ada tempat makan. Ngumpul
semua pedagang. Jadi kalau mau makan, kita harus cari lantai 13 itu,’’
terangnya.
Hal
ini, seharusnya bisa ditiru oleh Pemkot Mataram. Noer Ibrahim menilai lokasi
yang paling tepat untuk membuat pusat PKL, adalah di TWLB (taman wisata Loang
Baloq). ‘’Loang Baloq ini harus diperankan peningkatan ekonomi kerakyatannya,’’
demikian Noer Ibrahim. Ia meminta agar pengelolaan TWLB diserahkan kepada
Dispar (Dinas Pariwisata) Kota Mataram.
‘’Pokoknya
kasi orang mengelola, supaya dia (TWLB, red) professional, bisa kelihatan rapi,
ada penataan, ada pembersihan,’’ bebernya. Anggota Dewan dapil Mataram –
Sekarbela ini mengaku miris melihat kondisi TWLB saat ini. ‘’Lebih laku Pantai
gading yang dikelola oleh masyarakat dan seorang RT, sementara di Loang Baloq
pejabat ndak jelas yang mengelola,’’ katanya.
Penarikan
biaya masuk ke TWLB, kata Noer Ibrahim, justru keliru. ‘’Ada apa di dalam,
kalau hanya dipungut begitu saja,’’ cetusnya. Pemerintah harus mulai memikirkan
pengelolaan TWLB yang lebih baik. Sehingga semua PKL yang saat ini berjualan di
trotoar bisa dikumpulkan dalam satu area di TWLB. Namun, ia menekankan agar
pemerintah membuat sesuatu yang dapat menarik minat pengunjung ke TWLB.
Sehingga, ketika PKL digiring berjualan ke dalam area TWLB, tidak ada lagi
kekhawatiran bahwa dagangan mereka tidak akan laku. (fit)
Komentar