Aset Bagi Perempuan

Tidak terpenuhinya 30 persen kuota perempuan di DPRD Kota Mataram membuat anggota DPRD Kota Mataram terpilih, Nyayu Ernawati, S.Sos., miris. Bagaimana tidak, jangankan 30 persen, kehadiran anggota Dewan perempuan di DPRD Kota Mataram periode 2009 – 2014, kurang dari 10 persen.
Ke depan, demikian politisi PDI Perjuangan ini, tugas anggota Dewan perempuan yang duduk di DPRD Kota Mataram, akan semakin berat. ''Kita cuma enam persen di Dewan ini,'' cetusnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (18/5) kemarin. Pasalnya, berdasarkan rapat pleno penetapan anggota DPRD Kota Mataram periode 2009 – 2014 terpilih, tercatat anggota dewan perempuan hanya dua orang. Selain dia, seorang anggota dewan perempuan lainnya, adalah Husnul Hotimah dari Partai Demokrat.
Dengan kondisi itu, mau tidak mau, keberadaan mereka berikut kinerjanya juga akan menjadi sorotan masyarakat. ''Akan sangat mudah diingat oleh masyarakat karena kami cuma berdua,'' katanya. Menyadari hal itu, Erna—demikian ia biasa disapa, tidak mau lengah. Meskipun sebenarnya ini bukan kali pertama ia mengecap empuknya kursi anggota Dewan. Wanita yang aktif di berbagai organisasi wanita di Mataram dan NTB ini sudah terjun ke dunia politik sejak tahun 1999 silam.
Erna meyatakan, dirinya akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai wakil rakyat di parlemen. Ia menyadari, komposisi Dewan perempuan dari yang tadinya empat orang pada periode 2004 – 2009, kini pada periode 2009 – 2014, menyusut setengahnya, tentu membutuhkan kerja ekstra. Setidaknya agar suara mereka di DPRD Kota Mataram juga tidak dipandang ''lemah'' oleh anggota dewan pria, begitu juga masyarakat. ''Yang pasti tantangannya akan semakin berat,'' imbuhnya.
Meski sudah dua periode menjadi anggota DPRD Kota Mataram, ia merasa masih banyak yang harus disuarakan. Pada periode lima tahun mendatang, lanjutnya, kader moncong putih ini akan memprioritaskan perjuangan masalah anak dan perempuan. ''Karena kan yang mengerti kebutuhan anak dan perempuan adalah perempuan,'' terangnya. Namun demikian, masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang lainnya, ia juga tidak menutup mata.
Saat ini, menurut Erna, masyarakat sudah semakin kritis menilai segala sesuatu di sekeliling mereka, termasuk para wakil rakyat. Karenanya, menunjukkan kinerja maksimal, sepertinya harga mati bagi wakil rakyat agar mendapat tempat di hati masyarakat. Ia mencontohkan hasil kerja dewan perempuan periode 2004 – 2009, berhasil menggratiskan biaya visum rumah sakit bagi korban kekerasan dan asusila, di samping program-program ekonomi kerakyatan.
''Untuk periode 2009 -2014, kita mau melanjutkan wacana pembentukan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) serta permberdayaan ekonomi perempuan dari rumah sehingga bisa menopang kebutuhan keluarga,'' jelasnya. Bagi caleg perempuan yang tidak terpilih pada pemilu lalu, ia mengimbau agar tidak berkecil hati. Karena bagaimanapun, perjuangan tidak harus melalui jalur parlemen, akan tetapi bisa pada bidang-bidang lainnya. (fit)