Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Harus Ditempati Pejabat yang Mampu

Mataram (Suara NTB) -

Langkah Pemkot Mataram membentuk SKPD baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram. Fraksi PDI Perjuangan misalnya. Dalam pemandangan umum yang dibacakan Sekretaris fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Made Winantara, menekankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, harus benar-benar ditempati oleh pejabat yang mampu menyelesaikan permasalahan aset yang berlarut-larut. ''Jangan sampai setelah SKPD ini terbentuk, status Pemkot Mataram tetap memperoleh WDP dari LHP BPK.

Akan tetapi dari semua hal tersebut, menurut Fraksi PAN dibutuhkan kajian yang cermat dan mendalam terutama dalam hal penempatan SDM dan mempertimbangkan dengan cermat tentang pembiayaan. ''Kami masih sangat mengedepankan prinsip “miskin struktur kaya fungsi”,'' ujar anggota Fraksi PAN, Lalu Suryadi. Bagi Fraksi Hanura, keberadaan SKPD ini nantinya harus didukung dengan kualitas pejabat dan pegawai yang benar-benar menguasai atau ahli dibidangnya, sehingga lembaga ini benar-benar dapat bekerja sesuai dengan harapan semua pihak dan bukan sebagai pelengkap saja.

Harapan yang sama juga disampaikan Fraksi Demokrat dan Fraksi Peduli Indonesia. Menurut Anggota Fraksi Demokrat, Irawan, dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Baperjakat harus menempatkan Pejabat yang sesuai dengan keahliannya dan Pegawai yang mampu untuk mengelola keuangan dan asset.

Fraksi Peduli Indonesia berharap dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah nantinya dibarengi dengan kerja keras dari instansi tersebut. Dengan demikian, ia yakin keinginan Pemkot Mataram untuk memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK bisa terealisasi.

Sebab, menurut Ketua Fraksi PPP, Drs. Husni Thamrin, MPd., pergerakan pengelolaan aset daerah terkesan agak lambat sehingga banyak aset yang belum terseteksi kebereadaannya. Hal ini dituding menjadi penyebab gagalnya Pemkot Mataram mendapatkan penilaian WTP. Badan pengelolaan keuangan dan aset diminta memaksimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki Pemkot Mataram. (fit)