Optimis Perwal Lahan Abadi

PERWAL lahan pertanian abadi di Kota Mataram yang tengah digodok di tingkat eksekutif, menuai pro kontra. Anggota DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, mengaku setuju dengan pendapat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, bahwa pemilik sawah tidak bisa dipaksa untuk tidak menjual sawahnya. Namun di sisi lain politisi PAN ini optimis Perwal (Peraturan Walikota) soal Lahan Pertanian Abadi bisa terwujud.

‘’Kalau tidak termasuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), tidak bisa dipaksa untuk tidak menjual sawahnya,’’ ujar Suriadi. Anggota fraksi Partai Golkar ini mengtakan, untuk membentuk sebuah regulasi diperlukan adanya komunikasi yang intens dengan para pihak. Sehingga, penerapan Perwal lahan pertanian abadi di Kota Mataram, katanya, tinggal menunggu waktu.

Meskipun Kota Mataram dalam posisi sulit mempertahankan luas sawah yang ada. Namun paling tidak masih ada lahan yang tersisa sekitar 10 persen untuk lahan abadi. Selain itu, lanjut Suriadi, untuk mensiasati lahan pertanian abadi, perlu adanya gagasan penciptaan lahan baru. Untuk mewujudkan penciptaan lahan baru, Pemkot melalui SKPD terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Penciptaan lahan baru, menurut Suriadi, tidak ansih berpa lahan persawahan, melainkan petak-petak kebun untuk menanam jenis tanaman selain padi. ‘’Memang untuk menciptakan sawah baru di Mataram tidak mungkin,’’ cetusnya. Karenanya, untuk alasan ketahanan pangan, Pemkot mataram diminta kreatif. Tidak sebatas penciptaan lahan baru, sambungnya, bisa juga dengan pola kerjasama investasi pertanian dengan daerah lain.

Suriadi tidak sependapat dengan syarat penetapan lahan pertanian abadi. Seperti diketahui, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemkot Mataram terkait keinginan membentuk perwal lahan pertanian abadi. Antara lain menyediakan saluran irigasi yang terhubung dengan semua sawah yang ada. Memberi insentif bibit dan pupuk kepada petani serta mensubsidi pembayaran PBB petani yang sawahnya masuk dalam lahan pertanian abadi.

‘’Lahan pertanian ini kan lahan produktif, masak untuk PBB saja harus ditanggung,’’ ujarnya. Sedangkan untuk penyediaan saluran irigasi terpadu, ia yakin bisa diikhtiarkan dengan mencari subsidi di pusat. (fit)