PDIP Kecewa Jawaban Eksekutif

Mataram (Suara NTB) –

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram mengaku kecewa dengan jawaban eksekutif dalam menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi. Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Mataram, PDIP menjadi fraksi yang paling banyak melontarkan pertanyaan. Mulai dari kelangkaan elpiji, tata ruang hingga pariwisata.

Namun menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt yang dikonfirmasi Suara NTB usai paripurna, Selasa (27/1) kemarin, jawaban yang disampaikan eksekutif yang dibacakan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., hanya normatif belaka. ‘’Memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya,’’ akunya. PDIP mengharapkan adanya terobosan atau langkah-langkah strategis ketika fraksinya mempersoalkan kelangkaan elpiji misalnya.

Padahal, dalam pemandangan umum fraksi, PDIP mengusulkan pendataan jumlah pengguna elpiji di Kota Mataram berikut solusi nyata mempersempit rantai distribusi tabung melon. Kemudian terkait pengawas bangunan di Mataram sepertinya kurang bekerja. ‘’Sampai dengan kemarin, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi,’’ imbuhnya. Terhadap pelanggaran tersebut, bagaimana langkah Pemkot Mataram.

Jangan sampai bangunan sudah berdiri baru ribut-ribut ingin membongkar. Hal ini tidak harus terjadi kalau memang pengawasannya lebih intensif. Demikian pula dengan pengembangan pusat kuliner di Punia. ‘’Memang seyogiyanya Pemkot ini bisa membuat semacam gebrakanlah terkait dengan pusat oleh-oleh. Ada brandingnyalah,’’ kata Wiska. Ia memandang apa yang dibacakan Sekda dalam paripurna yang berlangsung molor satu jam itu, tidak lebih dari retorika.

Pasalnya, berdasarkan pantauan Suara NTB, pimpinan SKPD-SKPD yang disebut dalam jawaban eksekutif terhadap pertanyaan fraksi PDIP justru tak tampak batang hidungnya. Seperti Kepala Dinas Koperindag, Budpar, Dinas PKP dan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Sebelumnya, Sekda Makmur Said mengklaim kelangkaan elpiji tidak hanya terjadi di Kota Mataram tapi juga secara nasional. Katanya, SKPD terkait akan segera mencari solusi terbaik dalam mengantisipasi kelangkaan dan upaya memenuhi kebutuhan elpiji masyarakat.

Demikian pula pengawasan bangunan dan peruntukkannya, akan menjadi perhatian SKPD terkait dalam pelaksanaannya dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai penetapan lahan abadi pertanian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan SKPD terkait demi menjaga luasan lahan pertanian di Kota Mataram dan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

‘’Dalam bidang pariwisata kami juga telah mengagendakan untuk raperda penyelenggaraan kepariwisataan yang telah masuk dalam program pembentukan Perda 2015 dan tinggal menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya,’’ terangnya. (fit)